TUGAS 5

1. a. Uang fiat
Adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri (nilai intristiknya atau intrinsic value-nya). Contoh paling mudah adalah uang kertas Rp 100.000,00 yang anda terima. Nilai nominal uang kertas tersebut adalah jauh lebih tinggi dari nilaikertasnya. Tetapi mengapa masyarakat menerima bahwa selembar kertas yang nilainya tidak seberapa tersebut dapat digunakan untuk berbelanja senilai Rp 100.000,00? Karena pemerintah telah menetapkannya berdasarkan keputusan resmi, sehingga masyarakat menjadi percaya.

b. Uang komoditas (commodity money) 
Adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Contohnya, pada masa lalu nilai sekeping uang perunggu adalah lebih kecil dari nilai satu keping uang perak, tetapi satu keeping uang perak nilainya lebih kecil dari nilai satukeping uang emas, sebab nilai perunggu lebih murah dari perak, sedangkan nilai perak lebih murah dari emas.

c. Uang hampir likuid sempurna (near money)
Salah satu syarat suatu aset untuk dapat digunakan sebagai uang adalah likuiditasnya. Uang fiat dan uang komoditas adalah uang yang likuidnya sempurna, sehingga untuk digunakan tidak perlu ditukar atau dicairkan terlebih dahulu . selain kedua jenis uang tersebut ada juga aset financial yang berfungsi sebagai uang namun untuk menggunaknnya harus ditukarkan/dicairkan terlebih dahulu. Misalnya uang dalam bentuk cek (demand deposit) dapat diterima sebagai alat pembayaran. Namun tidak semua pelaku kegiatan ekonomi mau menerimanya. Bukan karena tidak percaya, tetapi bila ingin digunakan harus ditukarkan ke dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Karena itu walaupun dapat digunakan sebagai uang, cek bukanlah subtitusi sempurna bagi uang kertas/logam.


2.Fungsi uang :

# Satuan hitung (unit of account) 

# Alat transaksi (medium of exchange)
# Penyimpanan nilai (store of value)
# Standar pembayaran di masa mendatang (standard of deferred payment)

3.Motivasi orang memegang uang :
 # Teori klasik : Menurut teori klasik, misalnya ada seorang pedagang ia membutuhkan uang hanya sebagai alat tukar.
 # Teori keynesia :Menurut teori keynesia ada tiga macam motivasi orang memegang uang, diantaranya:

a. Motivasi transaksi
Motivasi ini sama dengan teori klasik, masyarakat memegang uang untuk mempermudah dirinya dalam melakukan kegiatan transaksi sehari-hari.

b. Motivasi berjaga-jaga
Motivasi ini digunakan oleh banyak masyarakat dengan maksud memegang uang untuk berjaga-jaga jikalau ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnyasakit atau terkena bencana.

c. Motivasi spekulasi (mendapat keuntungan)
Motivasi ini digunakan oleh masyarakat untuk mencari keuntungan, karena menurut teori keynesia masyarakat memiliki motivasi untuk memegang uang untuk mencari keuntungan adalah salah satu aset terbaik dalam kehidupannya, di tambah lagi dengan aset lainnya. Yaitu obligasi, dengan berbagai bentuk sep[erti surat pernyataan hutang yang menjamin memberikan bunga pinjaman pada uang yang mereka pinjamkan pada seseorang.

4. Lembaga keuangan non bank
# Perusahaan asuransi
# Lemabaga dana pension
# Perusahaan investasi
# Perusahaan pembiayaan
# Pegadaian.

Teori Ekonomi Mikro : Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut.

Jenis biaya produksi :

·         Biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan.

·         Biaya implisit adalah perkiraan pengeluaran (biaya) atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri.

Jangka waktu analisis :

·         Jangka pendek, yaitu jangka waktu dimana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya

·         Jangka panjang, yaitu jangka waktu dimana semua faktor produksi bersifat variabel

Tabel Biaya Jangka pendek

Untuk tas dengan harga Rp 40.000/per-orang.

 

 

Utilitas (Nilai Kepuasan)

Dalam ekonomi, utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif (gratifikasi) yang dicapai. Dengan jumlah ini, seseorang bisa menentukan meningkat atau menurunnya utilitas, dan kemudian menjelaskan kebiasaan ekonomis dalam koridor dari usaha untuk meningkatkan kepuasan seseorang. Unit teoritikal untuk penjumlahan utilitas adalah util.

Hukum Permintaan dan Hukum Penawaran

Dalam ekonomi terdapat permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain.

A. Pengertian/Arti Definisi Permintaan dan Penawaran
Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu.
Contoh permintaan adalah di pasar kebayoran lama yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli sedangkan penjual sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual maka keduanya akan sepakat terjadi transaksi pada harga tertentu yang mungkin hasil dari tawar-menawar yang alot.

Contoh Kurva Permintaan dan Kurva Penawaran

Sektor Perekonomian Dalam Siklus Aliran Pendapatan (Circular Flow)

  Dalam siklus aliran pendapatan suatu perekonomian dibagi menjadi empat bidang atau sektor utama sebagai pelaku ekonomi di mana setiap sektor memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Contoh Siklus Aliran Pendapatan :

Ekonomi Keluarga

Ketika ada keluarga kita menghutang ke bank.
mungkin sebagian kita bilang "wah haram tuh bunga bank"

tapi tahukah kita, ada persoalan yang lebih besar daripada itu.
apa itu?
yaitu, kita tidak sadar keluarga kita menghutang kepada bank karena terpaksa.
tidak ada sodara yang menolong atau kerabat yang menolong.
kita hanya bisa menyalahkan, padahal mungkin kita bisa mencegah sedari awal.

kita pernah dengar berita2 tentang keluarga yang kelaparan, anak yang busung lapar, dan berita sedih lainnya.
terbesit dalam pikiran saya.
kemana sodaranya?
kemana tetangganya?
apakah mereka semua memang tidak bisa menolong?
ataukah tidak mau menolong?

sungguh, orang paling berhak menerima pertolongan ialah orang yang terdekat tanpa melihat suku, agama , golongannya.

apa sih orang terdekat itu.
dalam islam ada istilah mahram.
kita bisa jadikan itu sebagai patokan secara umum.

siapa saja mereka?
-orang tua, kakek nenek, dan keturunan ke atas.
-anak, cucu, dan keturunan kebawah.
-sodara kandung, maupun sodara tiri.
-paman, bibi.
-mertua.
dan lain-lain.

itulah orang-orang terdekat kita.
jika ada diantara mereka yang kekurangan, tentu konyol sekali jika kita menyalahkan pemerintah.
salahkan diri kita.

kenapa kita tidak membantu padahal mampu.
kenapa kita pura-pura tidak melihat padahal tidak buta.
kenapa kita pura-pura tidak mendengar padahal kita tidak tuli.



Sumber

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kemiskinan

Perhatian agama Islam terhadap masalah kemiskinan sangat besar. Dalam al-Qur’an kata miskin dan masakin disebut sampai 25 kali, sementara faqir dan fuqoro sampai 14 kali (Muhammad Abdul Baqi’). Allah SWT berfirman “berikanlah makan kepada orang yang lagi faqir” (QS. AL-Hajj, 22 : 8). Menurut Yusuf Al-Qardawy akibat negatif dari kefakiran dan kemiskinan itu bisa merusak aqidah, moral dan retaknya keluarga serta masyarakat dan negara.

Dalam Islam ada dua Madzhab dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut miskin itu. Pertama, madzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat miskin itu adalah “orang yang tidak mempunyai sesuatupun juga”. Kedua, madzhab Hambali dan Syafi’i yang menyatakan miskin itu adalah “orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi”. Dalam kehidupan kita, biasanya kata miskin dijadikan kata majemuk dengan faqir, sehingga menjadi faqir miskin yang artinya kurang lebih sama.

Terdapat beberapa pemikiran terhadap masalah kemiskinan. Pertama, pemikiran yang menyucikan kemiskinan. Bagi golongan ini kemiskinan bukan masalah yang harus dipecahkan, tetapi harus dibiarkan, karena dengan demikian manusia manusia bisa berkonsentrasi berhubungan dengan Tuhannya, tidak di ganggu dengan urusan duniawi. Kedua, pemikiran para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan itu merupakan taqdir Allah dan Manusia harus sabar dengan ujian itu. Ketiga, pemikran ketiga sama dengan fatalis, namun mereka maju selangkah. Yaitu secara perorangan mereka harus membantu orang-orang miskin. Madzhab ini dikenal sebagai “kebajikan Pribadi”. Keempat, kaum kapitalis memandang kemiskinan adalah menimbulkan problem yang harus diselesaikan dengan orang miskin sendiri, sedangkan orang kaya bebas dalam mempergunakan hartanya. Kelima, Kaum Marxis yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bisa diatasi kalau kaum borjuis dan kekayaannya tidak dimusnahkan, tetapi lalu ditata kelas-kelas baru.

Pendekatan kontemporer melihat bahwa penyebab kemiskinan bisa dilihat dari tiga teori berikut ini. Pertama, teori yang menekankan kepada pada nilai-nilai. Mereka miskin karena mereka bodoh, malas, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi, fatalistik. Kedua, teori yang menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat. Teori ini menganggap orang itu miskin karena kurangnya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Ketiga, teori yang menekankan pada pembagian kekuasaan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat. Tatanan dan struktur masyarakat yang ada dianggap sebagai hasil paksaan (bukan konsensus) sekelompok kecil anggota masyarakat yang berkuasa dan kaya akan mayoritas warga masyarakat miskin, dan inilah yang menjadi sebab kemiskinan.

Jalan keluar dari teori diatas bermacam- macam pula. Bagi teori pertama caranya mereka harus dicerdaskan, sedangkan bagi teori kedua caranya adalah perlu adanya industrialisasi agar ada tetesan kebawah. Bagi teori ketiganya yang di perlukan adalah perombakan struktur. Dilihat dari beberapa teori tersebut ada beberapa pendekatan dalam memahami kemiskinan dan penyebab yang dapat disederhanakan, yaitu sebab kultural yang dilatari oleh teori kapitalisme dan sebab struktural yang dilatari oleh oleh teori markisual. Namun masih ada sebab lain yang tidak boleh dilupakan yaitu peristiwa-peristiwa alam dan lain sebagainya.

Sumber

Ekonomi Nasional Sudah Darurat?

Dalam beberapa hari terakhir, Harian KOMPAS banyak mengangkat soal dominasi asing dalam perekonomian nasional. Lalu, saat presidential lecture di Universitas Gajah Mada (UGM), Prof BJ Habibie kembali mengulang keprihatinan itu dengan mengatakan bahwa “industri nasional sudah lama lumpuh.”

Menurut mantan Presiden RI ini, enam belas tahun sudah industri transportasi Indonesia sebagai salah satu industri strategis lumpuh. Sebanyak 48.000 ahli teknologi Indonesia dibubarkan begitu saja,” ungkapnya.
Padahal, menurut Habibie, Indonesia sebenarnya sudah memiliki industri-industri strategis seperti PT Dirgantara dan PT PAL, yang mampu memproduksi pesawat terbang dan kapal berkelas internasional. Akan tetapi, industri-industri strategis tersebut dimatikan secara pelan-pelan sebelum berkembang pesat.

Habibie membeberkan sejumlah penyebab kehancuran industri tersebut, diantaranya: pintu ekspor dibuka lebar-lebar, pasar dalam negeri dikuasai produk asing, dan masyarakat dididik hanya untuk konsumtif.
Apa yang disampaikan oleh Habibie ada benarnya. Kenyataan mengenai de-industrialisasi sudah banyak dikemukakan oleh para ekonom, peneliti, maupun kalangan politisi. Kali ini, karena disampaikan oleh seorang mantan Presiden dan sekaligus intelektual terkemuka, maka persoalan de-industrialisasi tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Menko Perekonomian Hatta Radjasa berusaha membantah. Katanya, dominasi asing tidak bisa dilihat pada hanyak sektor minyak dan gas, atau pertambangan secara umum, tetapi harus dilihat secara umum. “Kalau secara menyeluruh, sebenarnya tidak ada,” kata Menteri yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Secara sekilas, bantahan Hatta Radjasa nampak benar, tetapi sebetulnya sangat keliru. Kalau sektor pertambangan, khususnya energy, telah dikuasai oleh pihak asing, maka sektor manapun akan dengan mudah dikuasai oleh pihak asing. Bukankah ada orang yang pernah berkata: “Siapa yang mengontrol keran minyak dunia, maka dia sudah mengontrol ekonomi global.”
Tentu saja, tanpa cadangan energi yang memadai, sebuah bangsa akan kesulitan untuk membangun perekonomiannya. Bukankah untuk menjalankan industri, elektrifikasi, pertanian, rumah tangga, transportasi, dan segala macamnya, itu semuanya membutuhkan energy. 

Dominasi asing di sektor energi telah menjadi penyebab utama hancurnya sebagian besar industri di dalam negeri. Bahkan, ketika PLN harus melakukan pemadaman listrik bergilir, salah satu persoalannya adalah karena berkurangnya pasokan energi. 
Persoalan lain yang juga cukup berkontribusi pada kehancuran industri nasional adalah pembukaan pasar yang seluas-luasnya. Proses de-industrialisasi sudah berlangsung parah sejak satu dekade terakhir, tetapi mencapai tingkat paling parah di era pemerintahan SBY sekarang ini. Hal itu terjadi karena SBY-lah presiden paling liberal dan paling agressif dalam membuka pasar dalam negeri untuk impor dari negeri-negeri imperialis. Hampir semua barang kebutuhan hidup, yang sesungguhnya ada dan bisa diproduksi di dalam negeri, justru diperoleh melalui impor dari negeri-negeri imperialis. 
Pembukaan pasar di dalam negeri, sebagaimana diakui pula oleh Habibie, nampak begitu jelas dengan menjamurnya mal-mal yang memasarkan produk dari luar negeri, sedangkan produk sejenis di dalam negeri dibiarkan menjadi rongsokan dan dianggap sebagai hal wajar dari konsekuensi persaingan ekonomi.

Contoh terbaru dari kebijakan pasar bebas ini adalah pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Baru setahun lebih pemberlakuan ACFTA, kehancuran yang ditimbulkannya sudah sangat luar biasa: PHK massal, de-industrialisasi, pasar domestik dikuasai barang-barang produk Tiongkok, dan lain-lain.
Apa yang disampaikan di atas tentu sudah seringkali tersampaikan, sehingga mungkin terkesan mengulang-ulang. Akan tetapi, apa yang penting kami sampaikan di sini, adalah bahwa persoalan de-industrialisasi bukan lagi diskusi pinggiran, tetapi kini sudah masuk dalam kekhawatiran umum. Dengan KOMPAS mengangkat tema penguasaan asing ini, juga penjelasan dari BJ Habibie, ada sebuah pesan yang sangat jelas di sini: ekonomi nasional sudah sangat darurat! 


Sumber

Lima Paket Masalah Ekonomi

Masa kampanye dan pemilihan presiden sudah usai dan pemenangnya pun sudah bisa diprediksi (walaupun KPU secara resmi belum mengumumkan). Pasangan SBY – Boediono diperkirakan meraup sekitar 60% suara (dengan kemenangan pada sebagian besar provinsi) sehingga pilpres tidak perlu sampai dua putaran. Isu yang segera menyeruak adalah tentang strategi dan kebijakan ekonomi lima tahun mendatang, karena fokus ini yang paling diperhatikan oleh rakyat. Kebetulan pula, salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam masa kampanye adalah di bidang pemerintah. Terlepas dari beberapa perbaikan indikator ekonomi yang telah dicapai, tidak dapat disangkal menyeruak pula beragam persoalan ekonomi yang membutuhkan penanganan segera. Sekurangnya lima paket soal yang menjadi pekerjaan pemerintah mendatang: kualitas pertumbuhan ekonomi, ketimpangan investasi, pembangunan pertanian, privatisasi dan pengelolaan sumber daya alam, serta kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan dan Ketimpangan

Kualitas pertumbuhan ekonomi dipersoalkan karena dalam beberapa tahun terakhir sumbangan sektor non-tradeable jauh lebih tinggi ketimbang sektor tradeable (pertanian, industri, dan jasa). Sektor terakhir inilah yang biasa disebut dengan sektor riil yang secara nyata menggerakkan kegiatan ekonomi akibat pertambahan barang/jasa dan penyerapan tenaga kerja (dalam jumlah yang besar). Jadi, pertumbuhan ekonomi dalam 4 tahun terakhir lumayan tinggi, setidaknya ketimbang bebera negara tetangga, tetapi dampaknya terhadap rakyat tidak terlalu banyak. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang amat lamban, padahal sekian ratus triliun rupiah sudah dihabiskan untuk mengatasi masalah itu. Lebih buruk lagi, pertumbuhan ekonomi tersebut disertasi dengan peningkatan intensitas ketimpangan pendapatan (yang dikur dengan Gini Ratio). Ini semua terjadi karena sektor ekonomi yang tumbuh adalah non-tradeable, bukan tradeable sector.

Selama 10 tahun ini pemerintah juga berjuang keras meningkatkan investasi. Saat ini, walaupun pertumbuhan investasi belum mencapai level sebelum krisis 1997/1998, namun tren peningkatan terus terjadi. Masalahnya, investasi tersebut tertumpu pada wilayah Jawa dan sektor sekunder. Data yang tersedia menunjukkan sekitar 90% investasi berada di Pulau Jawa, sisanya berada di Pulau Jawa. Hal yang sama apabila dibagi berdasarkan sektoral, di mana sektor sekunder memasok 90% dari total investasi. Jika pola ini tidak digseser, maka peningkatan investasi justru akan menjadi sumber terpenting ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian timur dan barat. Selebihnya, karakter investasi juga turut berubah secara drastis. Pada 1999, kontribusi portfolio investment masih sangat kecil (5%), sementara pada 2007 telah berkontribusi sebesar 14%. Sementara itu, PMA turun dari 87% (1999) menjadi 46% (2007), padahal PMA ini relatif menyerap tenaga kerja ketimbang investasi portfolio.

Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi harus dirombak dengan menempatkan sektor pertanian sebagasi basis pembangunan ekonomi (industrialisasi). Topik ini sudah diusung puluhan tahun lalu dan terus diulang hingga kini, tapi tidak pernah menjelma menjadi kebijakan. Letak suramnya sektor pertanian dapat dilihat dari beberapa indikasi. Pertama, terus berkurangnya investasi pada sektor hulu (on-farm), seperti yang telah dijelaskan di muka. Kedua, tidak berkembangnya industri pengolahan sektor pertanian, padahal banyak sekali potensi yang terbuka, misalnya dari komoditas kelapa sawit, coklat, kakao, kayu, ikan, dan lain sebagainya. Ketiga, nilai tukar petani (NTP) yang terus merosot dalam lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan kesejahteraan petani yang terus turun. Oleh karena itu, peran sektor pertanian harus digerakkan kembali dan menjadi sumber pertumbuhan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan.

Afirmasi Kemandirian Ekonomi

Soal lain yang terus mengemuka adalah privatisasi dan pengelolaan sumber daya alam (minyak, gas, batu bara, emas, hutan, ikan, dan lain-lain). Privatisasi selalu menjadi masalah laten karena pemerintah tidak memiliki landasan regulasi, padahal konstitusi sudah mengamanatkan secara terang benderang. Oleh karena itu, penting segera disusun cetak biru privatisasi berdasarkan konstitusi. Jika dilihat secara saksama, tiga sektor ekonomi secara jelas tidak boleh dikuasai oleh sektor swasta, asing maupun domestik, yaitu usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak (misalnya listrik), usaha strategis (seperti pertahanan dan keamanan, pelabuhan, dan lain-lain), dan sumber daya alam (minyak, gas, dan sebagainya). Ketiga usaha itu harus dikuasasi oleh negara (BUMN), sehingga jika ada swasta yang telah menguasai maka harus dilakukan nasionalisasi. Sebaliknya, BUMN yang tidak masuk dalam ketiga karakteristik itu segera dijual saja kepada sektor swasta (khususnya domestik).

Last but not least, tidak boleh lagi pemerintah menanganai kemiskinan dan pengangguran secara karikatif, seperti BLT. Sebaiknya program BLT dimasukkan sebagai bagian dari “sistem jaminan sosial” bersama dengan program lainnya (misalnya tunjangan bagi orang cacat, jompo, dan lain-lain). Sebetulnya dengan mengubah struktur kebijakan ekonomi seperti yang diungkapkan di muka akan berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, sehinggga secara otomatis kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan secara meyakinkan. Namun, apabila setelah kebijakan diubah masih banyak kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan pendamping diperlukan. Di sini yang diperlukan adalah desain pemberdayaan ekonomi yang lebih sistematis, seperti implementasi land reform, penataan persaingan usaha yang intensif, dan penciptaan statuta hubungan antarpelaku ekonomi yang lebih adil. Model ini jauh beradab ketimbang pendekatan karikatif yang dilakukan selama ini.

Tentu masih sangat banyak masalah ekonomi lain yang perlu diperhatikan pemerintah. Tetapi, harus disadari pula tidak mungkin membebani pemerintah dengan sekian banyak pekerjaan rumah hanya dalam kurun waktu lima tahun. Jika lima masalah tadi diselesaikan secara komprehensif, 5 tahun lagi kita akan mendapati Indonesia yang lebih menjanjikan. Tidak terlalu penting pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun yang lebih urgen adalah meningkatkan partisipasi kegiatan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan memastikan kemandirian ekonomi menjadi tujuan pembangunan nasional. Pemerintah tidak perlu banyak melakukan intervensi, tapi memastikan setiap campur tangan yang dilakukan bisa diimplementasikan secara efektif (strong but limited government), termasuk mengatasi praktik ekonomi illegal (seperti impor ilegal). Semoga pemerintah punya keberanian dan kebeningan sikap untuk memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional.

Sumber: Jurnal Nasional

Bencana Jepang Pukul Sektor Perdagangan

Jakarta ( Berita ) : Bank Dunia memperkirakan bencana alam di Jepang akan berdampak pada sektor perdagangan dan keuangan di kawasan Asia Timur. “Dampak terbesar yang akan langsung terasa adalah pada sektor perdagangan dan keuangan,” kata Ekonom Utama Bank Dunia untuk Kawasan Asia  Timur dan Pasifik, Vikram Nehru dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa [22/03].

Menurut Bank Dunia, posisi penting Jepang di kawasan Asia Timur menyebabkan dampak bencana dahsyat akan dirasakan oleh kawasan.

Namun Bank Dunia memperkirakan, dampak bencana itu kepada ekonomi kawasan Asia Timur tidak akan berlarut. Lembaga keuangan internasional itu memperkirakan pertumbuhan di Jepang akan kembali naik seiring dengan akselerasi upaya rekonstruksi.

Pada sektor perdagangan, Bank Dunia menggunakan gempa bumi Kobe tahun 1995 sebagai pedoman sejarah, perdagangan Jepang hanya akan melambat untuk beberapa triwulan saja.

Sektor impor Jepang sepenuhnya pulih hanya dalam kurun waktu satu tahun, sementara tingkat ekspor mencapai 85 persen dari tingkatan pra-gempa.

Namun yang membedakan kali ini adalah kerusakan yang terjadi pada jaringan produksi terutama di industri otomotif, dan hal ini dapat menjadi berkelanjutan.

Di sektor keuangan, sekitar seperempat utang jangka panjang Asia Timur bernominasi Yen Jepang di mana sekitar delapan persen di Cina, sampai 60 persen di Thailand.

Satu persen apresiasi untuk Yen Jepang berarti peningkatan sekitar 250 juta dolar AS dalam utang tahunan untuk aset dalam Yen yang dimiliki oleh negara-negara berkembang di Asia Timur.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB riil Jepang akan melambat akibat gempa bumi dan tsunami, namun diperkirakan perlambatan hanya akan sementara dan akan kembali naik di pertengahan 2011 setelah upaya-upaya rekonstruksi berjalan.

Meski terlalu dini untuk melakukan kajian lengkap, berdasar pengalaman Jepang yang lalu, upaya rekonstruksi akan berlangsung cepat dan dampak jangka pendek pada perekonomian Asia Timur akan terbatas.

Dampak ke Indonesia

Menanggapi dampak bencana terhadap perdagangan Indonesia-Jepang, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan volume perdagangan dengan Jepang akan pulih kembali ketika negara tersebut memasuki tahap rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami.

“Kalau kita lihat apa yang terjadi waktu (bencana gempa bumi pada 1995) Kobe, misalnya pada kuartal kejadian itu terjadi dia turun, tetapi begitu masuk tahap rekonstruksi dia naik,” katanya.

Ia memperkirakan tahap rekonstruksi Jepang akan berlangsung pada kuartal III-2011 dan pada periode ini ekspor Indonesia akan meningkat terutama pada sektor energi, besi baja, konstruksi kayu serta perabotan rumah tangga (furniture).

“Kita liat dia akan butuh lebih banyak bahan baku untuk energi, untuk bangun rumah, besi baja, mungkin untuk kita termasuk furniture, konstruksi kayu, peralatan rumah. Peluang ada di rekonstruksi, tapi kita harus lihat bagaimana keadaannya,” ujarnya.

Menurut Mari, untuk saat ini ada pelambatan arus barang dari dan menuju Jepang, namun masih belum ada indikasi gangguan perdagangan dan terus berlangsung normal hingga sekarang. (ant )

Sumber : Redaksi